Halaman

Kamis, 29 Desember 2011

Ekonomi Asia Diperkirakan Merosot Tahun 2012

Ekonomi Asia Diperkirakan Merosot Tahun 2012
Singapura, (Analisa). Ekonomi Asia akan merosot dalam beberapa bulan ke depan, hingga memaksa suku bunga diturunkan dan pengeluaran stimulus ditingkatkan yang akhirnya akan membuka jalan menuju pemulihan kuat pada semester kedua 2012, perkiraan berita buruk itu menjadi tema ulangan dalam tinjauan akhir tahun para ekonom.
India, Indonesia, Thailand dan Pilipina kemungkinan besar akan menurunkan tingkat suku bunga acuannya tahun depan. Pemilu di Taiwan, Malaysia dan Korea Selatan kemungkinan akan berujung pelonggaran (moneter) walau sudah lebih banyak dikeluarkannya belanja pemerintah.

China kemungkinan besar akan terus melanjutkan pengurangan kebutuhan cadangan bank-bank dalam usaha memacu lebih banyak pinjaman.

Akan tetapi di luar alasan mendasar model pelonggaran para pengambil keputusan Asia, sedikit sekali ada konsensus tentang bagaimana masing-masing negara akan mengatasi gejolak.

Klaim bank-bank Eropa atas Asia, kecuali Jepang, mencapai $1,4 triliun, kata data dari Bank for International Settlements (BIS). Jika masalah hutang Eropa meningkat, dan bank-banknya menghemat, kemungkinan mereka akan menarik kembali sebagian kreditnya tanpa warning, meninggalkan Asia dalam kondisi rentan terhadap pelarian modal secara tiba-tiba.

Singapura berada di antara yang paling terbuka, dengan klaim bank Eropa mencapai 83% PDB negara itu, kata Chua Hak Bin, ekonom Bank of America-Merryl Lynch yang berbasis di Singapura.

Untuk Malaysia, mereka menaikkan hingga 25% PDB. Sulit diprediksi kalau, kapan atau di mana bank-bank Eropa akan menarik dananya.

Investor asing sudah pada menarik dananya dari obligasi Indonesia dan saham India dalam beberapa bulan terakhir, bukti tentang adanya keengganan global terhadap risk aversion. Namun sulit mengetahui sampai di mana ketiadaan pengaruh bank yang sebenarnya terjadi. Data BIS yang dianggap paling dapat dipercaya termasuk yang memperkirakan kemunduran enam bulan tersebut.

Kepala ekonom Asia di Nomura di Hong Kong, Rob Subbaraman mengatakan, berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber pasar, "Sepertinya tidak terasa adanya penarikan dalam jumlah besar dari bank-bank Eropa. Begitupun dia menambahkan, ada saja kemungkinan terjadi penarikan dana seperti itu.

Untuk sejumlah negara Asia, terutama China akan paling terpengaruh dibanding Eropa pada 2012. China adalah mitra dagang terbesar bagi banyak negara di Asia, dan tidak lama lagi akan menjadi tujuan utama bagi barang-barang ekspor.

Data Nomura menunjukkan bahwa 58% impor China ditujukan untuk memenuhi permintaan domestik pada kuartal III 2011, naik 48% dibanding awal 2007.

Itu berarti apa yang terjadi di dalam negeri China menjadi deal sangat besar bagi seluruh negara Asia lainnya. Kekhawatiran terbesar domestik terpusat kepada pasar properti China yang melunak, dan pada reaksi pinjaman bank dan pinjaman pemerintah setempat.

Beijing dengan hati-hati mengatur perlambanan di sektor real estate tahun ini dalam usaha menghindarkan terjadinya bubble properti yang akan mengganggu dan meledak. Namun akibat sampingannya terjadi kenaikan di dalam pinjaman bermasalah bagi developer, dan anjloknya penjualan tanah yang memutuskan sebuah sumber vital pendapatan untuk pemerintah daerah yang dililit hutang.

Bank sentral China mengatakan 2 Desember lalu bahwa harga rumah berada pada "titik menentukan" dan bank-bank khawatir akan kemungkinan terjadinya reaksi berantai jika harga turun hingga 20%. Banyak pengamat pasar melihatnya sebagai sinyal bahwa Beijing akan mengurangi beberapa pembatasan yang diberlakukan di dalam pembelian rumah.

China sudah menurunkan jumlah cadangan yang harus dimiliki bank-bank besar, langkah yang membebaskan sekitar $55 miliar hingga $63 miliar besaran pinjaman. Para ekonom memperkirakan, China akan terus menurunkan syarat kepemilikan cadangan bank-bank yang pada gilirannya tentu akan membantu lebih kuatnya pertumbuhan dalam semester kedua 2012.

Terkait isu inflasi, para ekonom memperkirakan masih akan aman paling tidak dalam jangka waktu tidak lama. Harga-harga komoditi turun tajam sejak Mei, hingga membantu menurunkan inflasi di China, Indonesia, Korea Selatan dan di mana-mana di kawasan Asia. (Rtr/sy.a)

trade confirmation...(hendrick)

Apakah Ini 'Passive Income' yang Anda Inginkan ?

Screenshot di bawah ini adalah beberapa transaksi terakhir saya hingga website ini selesai dibuat :

bukti profit

Dan... masih ada lagi...

bukti profit

Dan.. saya juga mengelola beberapa account lain. Untuk keperluan privasi, nama nasabah sengaja tidak saya tampilkan. Ini adalah beberapa hasil transaksi terakhir hingga website ini selesai dibuat :

bukti 3

dan lagi...

bukti 4


dan lagi...

bukti profit 5


Senin, 26 Desember 2011

makalah hukum pajak


                                                                   MAKALAH
SISTEM PAJAK

Makalah ini Disusun Untuk Menyelesaikan Tugas
Mata Kuliah Hukum Pajak

Dosen Pengampu  : Subiyanto.MPd


Disusun oleh :
Nama                    :Hendrik Nur Asikin
                                                NPM                      :1209500834
                                                Smt                        :V A






DAFTAR ISI
Halaman judul.....................................................................................i
 Daftar Isi.............................................................................................ii
BAB I...................................................................................................1
1.1. Latar Belakang…………………………………………………...1
1.2. Tujuan……………………………………………………………1
BAB II
.................................................................................................2
 Pembahasan…………………..
...........................................................2
A. Pengertian Pajak………..
................................................................2
B. Macam-Macam Pajak……………....……………………………..3
C. Hak dan Kewajiban WAjib Pajak……………..….……………….4
BAB III........................................................................................ …..6
KESIMPULAN
.................................................................................6
DAFTAR PUSTAKA
........................................................................7











BAB I


A.    Latar Belakang
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi,


B.     Tujuan
Harapan kami mempelajari ini supaya pembayaran pajak di Negara ini lancar seutuhnya, agar kehidupan kita sejahtera.














1


BAB II
PERMASALAHAN

A.    Pengertian Pajak
Adapun yang dimaksudkan dengan pajak ialah iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayrnya (wajib pajak) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali yang langsung. Sedangkan menurut Prof. Dr. MJH, Smeeth, pajak yaitu prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan.
Dari definisi-definisi di atas, ternyata terdapat istilah “yang dapat dipaksakan”atau istilah wajib yang mengandung pengertian bahwa kalau wajib pajak itu tidak mau membayar pajak yang dibebankan kepadanya, maka hutang pajak itu dapat ditagih secara paksa, misalnya dengan penyitaan.
Manfaat atau guna pajak itu sendiri ialah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jadi hasil atau imbalan yang kita peroleh dari pembayaran pajak ini tidak dapat kita peroleh secara langusng. Karena prestasi yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti sekolah-sekolah negeri dan sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak, seorang wajib pajak sebagai warga negara yang baik telah membantu pemerintah dalam membiayai rumah tangga negara dan pembangunan negara.
Ciri-ciri pajak :
Pajak dipungut berdasar peraturan perundangan yang berlaku
Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah
Pajak tidak menimbulkan adanya kontra prestasi dari pemerintah secara langsung
Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintah
Pajak berfungsi sebagai pengatur anggaran Negara.Sehubungan dengan adanya ciri-ciri di atas, maka pajak berbeda dengan retribusi. Pada retribusi pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh
                                                         2

 pembayar untuk memperoleh suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran karena pemberian suatu izin oleh pemerintah.

B.     Macam-macam Pajak
Pajak dapat dibagi dua golongan, yaitu :
Pajak langsung ialah pajak yang harus dipikul sendiri oleh si wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain.
Misalnya : pajak seorang pengusaha dibayar dari pendapatan atau labanya sendiri sehingga pada dasarnya pajak ini tidak menaikkan harga barang yang diproduksi oleh pengusaha itu.
Contoh pajak langsung : pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak rumah tangga, pajak perseroan, pajak bumi dan bangunan dan sebagainya.
Pajak tidak langsung ialah pajak yang dibayar oleh si wajib pajak tetapi oleh wajib pajak ini dibebankan kepada orang lain yang membeli barang-barang yang dihasilkan olehnya.
Pajak ini akhirnya dapat menaikkan harga, karena dibebankan kepada pembeli dan karena itu hanya dibayar kalau terjadi transaksi yang menimbulkan pajak tersebut.
Misalnya : pajak penjualan, pajak pembangunan, bea materai, bea balik nama dan sebagainya.
Pengertian Hukum Pajak
Hukum pajak ialah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan para wajib pajak, yang antara lain menerangkan :
Siapa-siapa wajib pajak
Obyek-obyek apa yang dikenakan pajak
Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah
Timbul dan hapusnya hutang pajak.
Cara penagihan pajak
3
Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.
Dalam penyusunan peraturan perpajakan ini harus diperhatikan banyak hal, antara lain kemampuan wajib pajak, keadilan dalam pembebanan pajak, keadaan keuangan negara, keadaan ekonomi masyarakat dan cara-cara pelaksanaannya.


C.    Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Kewajiban pajak itu timbul setelah memenuhi dua syarat, yaitu :
kewajiban pajak subyektif ialah kewajiban pajak yang melihat orangnya.
Misalnya : semua orang atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subyektif.
Kewajiban pajak obyektif ialah kewajiban pajak yang melihat pada hal-hal yang dikenakan pajak.
Misalnya : orang auat badan hukum yang memenuhi kewajiban pajak kekayaan adalah orang yang punya kekayaan tertentu, yang memenuhi kewajiban pajak kendaraan ialah orang yang punya kendaraan bermotor dan sebagainya.
Kewajiban wajib pajak
Dalam menghitung jumlah yang dipakai untuk dasar pengenaan pajak, diperlukan bantuan dari wajib pajak dengan cara mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT). Setiap orang yang telah menerima SPT pajak dari inspeksi pajak mempunyai kewajiban :
Mengisi SPT pajak itu menurut keadaan yang sebenarnya
Menandatangani sendiri SPT itu
Mengembalikan SPT pajak kepada inspeksi pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.


4
Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya membayar pajak yang telah ditetapkan, pada waktu yang telah ditentukan pula. Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak, dapat diadakan paksaan yang bersifat langsung, yaitu penyitaan atau pelelangan barang-barang milik wajib pajak.
Hak-hak Wajib Pajak
Wajib pajak mempunyai hak-hak sebagai berikut :
Mengajukan permintaan untuk membetulkan, mengurangi atau membebaskan diri dari ketetapan pajak, apabila ada kesalahan tulis, kesalahan menghitung tarip atau kesalahan dalam menentukan dasar penetapan pajak.
Mengajukan keberatan kepada kepala inspeksi pajak setempat terhadap ketentuan pajak yang dianggap terlalu berat.
Mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak, apabila keberatan yang diajukan kepada kepala inspeksi tidak dipenuhi.
Meminta mengembalikan pajak (retribusi), meminta pemindah bukuan setoran pajak ke pajak lainnya, atau setoran tahun berikutnya.
Mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana kalau ada petugas pajak yang menimbulkan kerugian atau membocorkan rahasia perusahaan / pembukuan sehingga menimbulkan kerugian pada wajib pajak.









5


BAB III
KESIMPULAN

Pajak ialah iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung, manfaat atau guna pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Pajak dibagi dalam dua macam yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, disamping itu wajib pajak pun mempunyaai kewajiban dan hak-hak sebagai seorang wajib pajak. Hukum pajak ialah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib pajak.














  

6

DAFTAR PUSTAKA
H. Bohari, SH., M.S., Pengantar Hukum Pajak, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2002.
Drs. C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
Prof. H. A. M. Effendy, SH., Pengantar Tata Hukum Indonesia, Semarang : 1994.


















7

makalah hukum pajak.nih yg dapet tgas email....?


                                                              MAKALAH
SISTEM PAJAK

Makalah ini Disusun Untuk Menyelesaikan Tugas
Mata Kuliah Hukum Pajak

Dosen Pengampu  : Subiyanto.MPd


Disusun oleh :
Nama                    :Hendrik Nur Asikin
                                                NPM                      :1209500834
                                                Smt                        :V A






DAFTAR ISI
Halaman judul.....................................................................................i
 Daftar Isi.............................................................................................ii
BAB I...................................................................................................1
1.1. Latar Belakang…………………………………………………...1
1.2. Tujuan……………………………………………………………1
BAB II
.................................................................................................2
 Pembahasan…………………..
...........................................................2
A. Pengertian Pajak………..
................................................................2
B. Macam-Macam Pajak……………....……………………………..3
C. Hak dan Kewajiban WAjib Pajak……………..….……………….4
BAB III........................................................................................ …..6
KESIMPULAN
.................................................................................6
DAFTAR PUSTAKA
........................................................................7











BAB I


A.    Latar Belakang
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi,


B.     Tujuan
Harapan kami mempelajari ini supaya pembayaran pajak di Negara ini lancar seutuhnya, agar kehidupan kita sejahtera.














1


BAB II
PERMASALAHAN

A.    Pengertian Pajak
Adapun yang dimaksudkan dengan pajak ialah iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayrnya (wajib pajak) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali yang langsung. Sedangkan menurut Prof. Dr. MJH, Smeeth, pajak yaitu prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan.
Dari definisi-definisi di atas, ternyata terdapat istilah “yang dapat dipaksakan”atau istilah wajib yang mengandung pengertian bahwa kalau wajib pajak itu tidak mau membayar pajak yang dibebankan kepadanya, maka hutang pajak itu dapat ditagih secara paksa, misalnya dengan penyitaan.
Manfaat atau guna pajak itu sendiri ialah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jadi hasil atau imbalan yang kita peroleh dari pembayaran pajak ini tidak dapat kita peroleh secara langusng. Karena prestasi yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti sekolah-sekolah negeri dan sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak, seorang wajib pajak sebagai warga negara yang baik telah membantu pemerintah dalam membiayai rumah tangga negara dan pembangunan negara.
Ciri-ciri pajak :
Pajak dipungut berdasar peraturan perundangan yang berlaku
Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah
Pajak tidak menimbulkan adanya kontra prestasi dari pemerintah secara langsung
Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintah
Pajak berfungsi sebagai pengatur anggaran Negara.Sehubungan dengan adanya ciri-ciri di atas, maka pajak berbeda dengan retribusi. Pada retribusi pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh
                                                         2

 pembayar untuk memperoleh suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran karena pemberian suatu izin oleh pemerintah.

B.     Macam-macam Pajak
Pajak dapat dibagi dua golongan, yaitu :
Pajak langsung ialah pajak yang harus dipikul sendiri oleh si wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain.
Misalnya : pajak seorang pengusaha dibayar dari pendapatan atau labanya sendiri sehingga pada dasarnya pajak ini tidak menaikkan harga barang yang diproduksi oleh pengusaha itu.
Contoh pajak langsung : pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak rumah tangga, pajak perseroan, pajak bumi dan bangunan dan sebagainya.
Pajak tidak langsung ialah pajak yang dibayar oleh si wajib pajak tetapi oleh wajib pajak ini dibebankan kepada orang lain yang membeli barang-barang yang dihasilkan olehnya.
Pajak ini akhirnya dapat menaikkan harga, karena dibebankan kepada pembeli dan karena itu hanya dibayar kalau terjadi transaksi yang menimbulkan pajak tersebut.
Misalnya : pajak penjualan, pajak pembangunan, bea materai, bea balik nama dan sebagainya.
Pengertian Hukum Pajak
Hukum pajak ialah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan para wajib pajak, yang antara lain menerangkan :
Siapa-siapa wajib pajak
Obyek-obyek apa yang dikenakan pajak
Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah
Timbul dan hapusnya hutang pajak.
Cara penagihan pajak
3
Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.
Dalam penyusunan peraturan perpajakan ini harus diperhatikan banyak hal, antara lain kemampuan wajib pajak, keadilan dalam pembebanan pajak, keadaan keuangan negara, keadaan ekonomi masyarakat dan cara-cara pelaksanaannya.


C.    Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Kewajiban pajak itu timbul setelah memenuhi dua syarat, yaitu :
kewajiban pajak subyektif ialah kewajiban pajak yang melihat orangnya.
Misalnya : semua orang atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subyektif.
Kewajiban pajak obyektif ialah kewajiban pajak yang melihat pada hal-hal yang dikenakan pajak.
Misalnya : orang auat badan hukum yang memenuhi kewajiban pajak kekayaan adalah orang yang punya kekayaan tertentu, yang memenuhi kewajiban pajak kendaraan ialah orang yang punya kendaraan bermotor dan sebagainya.
Kewajiban wajib pajak
Dalam menghitung jumlah yang dipakai untuk dasar pengenaan pajak, diperlukan bantuan dari wajib pajak dengan cara mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT). Setiap orang yang telah menerima SPT pajak dari inspeksi pajak mempunyai kewajiban :
Mengisi SPT pajak itu menurut keadaan yang sebenarnya
Menandatangani sendiri SPT itu
Mengembalikan SPT pajak kepada inspeksi pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.


4
Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya membayar pajak yang telah ditetapkan, pada waktu yang telah ditentukan pula. Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak, dapat diadakan paksaan yang bersifat langsung, yaitu penyitaan atau pelelangan barang-barang milik wajib pajak.
Hak-hak Wajib Pajak
Wajib pajak mempunyai hak-hak sebagai berikut :
Mengajukan permintaan untuk membetulkan, mengurangi atau membebaskan diri dari ketetapan pajak, apabila ada kesalahan tulis, kesalahan menghitung tarip atau kesalahan dalam menentukan dasar penetapan pajak.
Mengajukan keberatan kepada kepala inspeksi pajak setempat terhadap ketentuan pajak yang dianggap terlalu berat.
Mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak, apabila keberatan yang diajukan kepada kepala inspeksi tidak dipenuhi.
Meminta mengembalikan pajak (retribusi), meminta pemindah bukuan setoran pajak ke pajak lainnya, atau setoran tahun berikutnya.
Mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana kalau ada petugas pajak yang menimbulkan kerugian atau membocorkan rahasia perusahaan / pembukuan sehingga menimbulkan kerugian pada wajib pajak.









5


BAB III
KESIMPULAN

Pajak ialah iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung, manfaat atau guna pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Pajak dibagi dalam dua macam yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, disamping itu wajib pajak pun mempunyaai kewajiban dan hak-hak sebagai seorang wajib pajak. Hukum pajak ialah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib pajak.














  

6

DAFTAR PUSTAKA
H. Bohari, SH., M.S., Pengantar Hukum Pajak, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2002.
Drs. C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
Prof. H. A. M. Effendy, SH., Pengantar Tata Hukum Indonesia, Semarang : 1994.


















7